BANNER
Politik

Inilah Keterangan Arbansyah Di Kantor Komisi IV DPRD Batam

BATAM,WARTAINDONESIANEWS.com– Pihak management HRD PT.Atech Electronic Indonesia yaitu Bapak Arbansyah kembali menghadiri undangan rapat dengar pendapat (RDP) di kantor komisi IV DPRD kota Batam terkait pemutusan hubungan kerja sepihak kepada salah seorang mantan karyawannya yaitu ibu Risna Sinaga.(12/01/2018)

Dalam RDP tersebut bapak Arbansyah mengatakan bahwa PT.Atech Electronic Indonesia sudah menjalankan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan melalui mekanisme dan prosedur, ungkapnya.

Sementara sebelum permasalah ini di daftarkan di kantor DPRD kota Batam untuk dilakukan hearing, pihak Disnaker kota Batam telah terlebih dahulu menerbitkan surat anjuran yang menyarankan agar pihak perusahaan membayar uang pesangon sebesar Rp 45 juta ditambah upah proses selama tidak bekerja.

Hanya saja Bapak Arbansyah terkesan berkilah bahwa penyambungan dilakukan pihak perusahaan setelah 2 kali habis masa kontrak, lalu kemudian jika si pekerja tersebut berkeinginan bekerja lagi maka di pekerjakan sistem harian lepas, itupun dilakukan karena melihat sisi kemanusiaan dari pada pengangguran, kata Arbansyah.

Dengan jawaban tersebut membuat dua anggota Komisi IV DPRD Batam yakni Muhammad Yunus dan Boby Alexander Siregar Berang, karena keterangan yang disampaikan Arbansyah pun sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

“Berdasarkan surat anjuran yang di terbitkan oleh Disnaker kota Batam menurut saya itu sudah melalui kajian dan bukan semena – mena ,” Ucap Yunus.

Yunus menambahkan, jika perusahaan mau ingin mencoba bernegoisasi lagi dengan pihak pekerja, lakukanlah dengan bijak dan bukan nego dari Rp 45 juta ke Rp 3 juta, ungkapnya lagi.

Sementara Bapak Boby Alexsander Siregar mencoba mempertegas dan meminta alasan perusahaan melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan juga memotong iuran JHT BPJS yang dipotong dan tidak disetorkan, kemudian setelah dilakukan laporan penggelapan ke Polresta Barelang baru ada penyicilan dari mulai bulan Mei Tahun 2016 hingga Februari 2017.

” Saya melihat kasus ini sudah sampai ke Polresta Barelang, jadi tolong jelaskan kepada kami apa alasan Bapak Arbansyah, seharusnya kalau mau berusaha di Negara Republik Indonesia ini, perusahaan manapun tentu harus taat dan tunduk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, jangan setelah ada masalah baru muncul penyelesaian,” ungkap Boby Siregar.

Setelah mendengarkan keterangan dari para pihak, anggota komisi IV DPRD kota Batam menyarankan agar kedua pihak yakni manajemen PT Atech dan Risna Sinaga untuk mediasi kembali agar menemui titik terang.

“Kami akan memberikan waktu dan kesempatan lagi 1 minggu ini pada pihak perusahaan agar berunding kembali dengan pekerja, jika tidak ada hasilnya maka sipekerja silahkan membuat surat lagi ke kita ya…untuk lebih lanjut pemanggilan pihak perusahaan dan juga BP Batam,” pungkas Djoko.

Reporter : (AMJOI )

Editor :Zulham

BANNER
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BANNER
To Top