BANNER
Politik

Kata Nuryanto: Masyarakat Kampung Belimbing Mamfaatkan Program Sertipikat Geratis

BATAM,WARTAINDONESIANEWS.com – Ketika Persoalan jual beli lahan di Kampung Belimbing antara masyarakat dengan pihak PT.Dharma Kemas Berganda sampai saat ini belum tertuntaskan secara menyeluruh. Sebagian warga di hadapkan kepihak Notaris untuk pembuatan surat akte jual – beli/peralihan hak yang mana atas berdirinya ratusan unit bangunan rumah tersebut bukanlah hasil dari pekerjaan pihak pengembang/Developer melainkan di bangun oleh warga sendiri, sehingga luas lahan atau bentuk bangunan rumah terlihat tidak merata.

Namun disisi lain bahwa sebagian warga Kampung Belimbing sudah melunasi pembayaran jual – beli tanah kepada pihak PT.Dharma Kemas Berganda dengan harga Rp.285.000/M2, tetapi pihak perusahaan hanya memberikan kwitansi bukti pembayaran tanpa di sertai pemberian dokumen lainnya sehingga terkendala dalam pengurusan sertipikat ke kantor Badan Pertanahan Nasional kota Batam.

Seharusnya dalam persoalan lahan di Kampung Belimbing sebagian warga menolak harga jual lahan/tanah yang di tetapkan oleh pihak PT. Dharma Kemas Berganda dengan harga Rp.700.000/M2, belum lagi untuk biaya pungurusan sertipikat yang harus di bayarkan oleh warga kepada PT.DKB sebesar Rp.173.000/M2.

Keterangan Ketua DPRD kota Batam Nuryanto saat di konfirmasi media ini menjelaskan,sebenarnya dari pihak perusahaan tinggal transaksi tanahnya saja dengan masyarakat sesuai kesepakatan.

” Kalau masalah sertipikat kan ada program pusat dari Presiden JOKOWI, bagus masyarakat memanfaatkan program sertipikat gratis ” kata Nuryanto.

“Nuryanto menambahkan sayang sekali jika tidak kita gunakan kesempatan tersebut”, tutupnya.

Lokasi lahan Kampung Belimbing menjadi salah satu percontohan terjadinya transaksi jual – beli lahan di kota Batam, dimana pihak perusahaan tanpa melakukan pematangan lahan serta melakukan pembangunan rumah di atas lahan tersebut dengan berdasarkan bangunan rumah yang di bangun oleh warga sendiri pihak perusahaan mampu mengurus sertipikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan kota Batam, lalu mengapa BP Batam dan Pemko Batam tidak menerapkan hal seperti ini di daerah lain untuk mencegah terjadinya penggusuran, mengapa masyarakat kota Batam yang tinggal di rumah liar (ruli) di hantui rasa ketakutan dari pihak perusahaan ?

Reporter : (FN)

Editor :Zulham

BANNER
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BANNER
To Top