BANNER
Politik

Sambut HUT 17 DPRD Kota BATAM Dihiasi Oleh Para Demonstran Taksi Konvensional

BATAM,WARTAINDONESIANEWS.com -Acara memperingati hari ulang tahun ke 17 DPRD Batam yang berlangsung cukup meriah walau hujan deras tetap berlanjut. Acara tersebut dihadiri oleh para undangan dari Marinir, Brimob, dan lapisan masyarakat beserta para pengemudi taksi konvensional.

Meriahnya acara ulang tahun DPRD Batam seakan-akan mendapat tandingan dengan suara orasi yang dilakukan oleh para pendemo yang hadir. Para supir taksi konvensional diperkirakan ratusan dengan menggunakan mobil yang digunakan menjadi taksi.

Saat dikonfirmasi kepada salah seorang pengemudi taksi konvensional tentang kehadiran mereka bukan untuk menghadiri acara ulang tahun DPRD tetapi kami ingin menyampaikan aspirasi kami terkait angkutan umum yang berbasis aplikasi segera dihentikan oleh pihak pemerintah karena disinyalir tidak mengantongi izin operasi yang sah dari Dinas terkait tegas seorang supir bernama Ujang.

Setelah beberapa saat para perwakilan dari para supir taksi konvensional diperkenankan untuk masuk untuk melakukan rapat dengar pendapat di gedung DPRD Kota Batam tepatnya di komisi III. Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut terlihat dipimpin oleh Iman Sutiawan sebagai wakil ketua DPRD Batam, Nyanyang Harris selaku ketua komisi III DPRD Batam, Jurado Siburian selaku anggota DPRD Batam, Jamhur Ismail sebagai Kadis Perhubungan Provinsi Kepri, Yusfa Hendry sebagai Kadis Perhubungan Kota Batam, Hengky selaku Kapolresta Barelang beserta perwakilan para pendemo.

Dari RDP tersebut maka dihasilkan sebuah kesepakatan bersama menyikapi transportasi yang berbasis aplikasi teknologi di kota Batam diantaranya sebagai berikut;

1. Sepakat untuk memberhentikan angkutan umum yang berbasis aplikasi teknologi di kota Batam yang tidak memiliki izin operasional di kota Batam berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepri No. 951.2/DLLAJ/613 tentang penghentian operasional angkutan online.

2. Dinas Perhubungan Kota Batam, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, bersama DPRD Kota Batam serta operator taksi konvensional untuk segera mensosialisakan hasil rapat tersebut.

3. Meminta kepada pihak kepolisian sesuai dengan tupoksinya dalam hal melakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut dan melakukan penilangan serta pengemudi diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan operasional lagi, selanjutnya kenderaan tersebut diamankan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Batam sampai menunggu proses pelepasan kasus tersebut ke pengadilan.

4. Akan dilaksanakan koordinasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam upaya untuk menghentikan operasional angkutan umum berbasis aplikasi yang tidak memiliki izin.

Surat kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh Iman Sutiawan sebagai wakil ketua DPRD Batam, Nyanyang Harris selaku ketua komisi III DPRD Batam, Fauzan selaku anggota DPRD Batam, Jamhur Ismail sebagai Kadis Perhubungan Provinsi Kepri, Yusfa Hendry sebagai Kadis Perhubungan Kota Batam, I Putu Bayu Pati selaku Kasat lantas Polresta Barelang bersama perwakilan taksi konvensional.

Kapolresta berjanji akan menindak tegas terhadap taksi-taksi tidak mengantongi izin dengan melakukan penilangan terhadap pelanggaran tersebut, jika dia transportasi jelas harus menggunakan plat kuning, SIM digunakan bukan untuk mobil pribadi tegas Hengky.

Taksi online dan taksi konvensional harus mempunyai izin namun apabila tidak memiliki izin maka jelas bahwa itu adalah ilegal ucap Jamhur Kadis Perhubungan Provinsi Kepri.

Jamhur juga berjanji akan segera mendiskusikan masalah kuota taksi sebaiknya berapa dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Batam, pihak taksi konvensional dan team ahli sehingga dapat menentukan jumlah kuota taksi di kota Batam.

Jamhur juga memaparkan bahwa sudah ada 3 perusahaan taksi online tidak memiliki izin namun sedang dalam proses ini operasional diantaranya PT. Suruh, PT. Dia Citra Sejata, Koperasi Jasa Trans usaha Bersama.Namun izin operasional belum bisa kita keluarkan karena harus ditetapkan dulu berapa kuota taksi dibutuhkan untuk kota Batam terang Kadishub Kepri tersebut.

Kami taksi konvensional tidak anti dengan kemajuan teknologi tetapi perlunya pemberlakuan aturan dan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku maka kami meminta kepada Pemerintah kota Batam terutama Dinas Perhubungan Kota Batam, DPRD Kota Batam dan jajaran kepolisian untuk menindak taksi online ilegal karena tidak memiliki izin operasional dari Dinas terkait, ucap Anto Duha perwakilan dari para supir taksi konvensional.

Reporer : JN

Editor :Zulham

BANNER
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BANNER
To Top