BANNER
Politik

Sungguh Miris Pemko Gelontorkan Rp 7,6 Miliar Tapi Warga Bayar Rp 50 Ribu Per Paket Sembako. Udin: Kemana Duitnya?

Anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho

BATAM,WARTAINDONESIANEWS.com – Melansir berita dari tribunnews.com ,Bahwa Setiap tahunnya kegiatan sembako murah yang digelar Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendapatkan dana Rp 7,6 miliar dari APBD.Namun masyarakat masih harus membayar Rp 50 ribu setiap paket.

Kegiatan ini menimbulkan pertanyaan masyarakat terhadap dana hasil penjualan sembako.Hal ini disampaikan kepada beberapa anggota DPRD kota Batam.

Masyarakat meminta Pemerintah Kota Batam untuk menjelaskan dana hasil penjualan sembako murah.

“Masyarakat membayar Rp 50 ribu per paketnya. Padahal sudah dianggarkan. Pengembalian dari uang Rp 50 ribu per paket, kemana?” ujar Anggota Banggar DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, Rabu (7/11/2018).

Udin menilai Pemko Batam kurang melakukan pengawasan dalam kegiatan sembako murah ini.Tak hanya itu, pembagian kupon sembako murah juga diminta diperjelas oleh Pemko Batam.Seharusnya pembagian melewati Lurah selanjutnya RT dan RW. Namun selama ini tertutup.

Pembagian kupon itu juga sebenarnya harus terbuka kepada masyarakat. Selama ini dinilai, pembagian tidak jelas, karena ada satu RT hanya dapat 5 kupon.

“Kalau dianggarkan, dua ribu paket per kelurahan, ada RT yang hanya dapat lima kupon. Kita jadi bulan-bulanan masyarakat, karena banyak yang mengadu tidak dapat,” tuturnya.

Sama halnya dengan Anggota Komisi II yang juga anggota Banggar‎ DPRD Batam, Mesrawati mengatakan pembahasan waktu pembagian sembako itu menjadi perhatian mereka, karena saat ini tahun politik.Sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif bagi masyarakat.

“Karena ini tahun politik kita sepakati dan Pemko sudah sepakat. Karena kupon itu diterima masyarakat dari caleg, bukan dari lurah,” ujar Mesra

Ia menambahkan saat pembagian sembako, seharusnya Komisi II DPRD Kota Batam yang menjadi mitra Disperindag harus diberitahu. Sehingga pengawasan atas program itu bisa dilakukan.

“Memang selama ini, program itu berjalan tanpa pengawasan, karena tidak ada informasi yang masuk. Kita minta dewan diberitahu, sehingga bisa melakukan pengawasan,” katanya. (*)

BANNER
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BANNER
To Top